PP TUNAS Sudah Jalan: Apa yang Berubah untuk Anak dan Orang Tua di 2026?

Kalau sepanjang 2025 PP TUNAS masih sering terdengar seperti aturan yang “nanti akan berlaku”, pada 2026 situasinya sudah beda.

Aturannya sudah berjalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak memang ditetapkan pada 27 Maret 2025. Lalu pada 6 Maret 2026, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaannya.

Implementasi pembatasan untuk platform berisiko tinggi mulai dijalankan bertahap sejak 28 Maret 2026.

Jadi buat orang tua, anak, sekolah, dan platform digital, PP TUNAS bukan lagi wacana.

Pertanyaannya sekarang bukan “jadi diterapkan atau nggak?”

Tapi: apa yang benar-benar berubah dalam kehidupan digital anak?

Perubahan paling kelihatan: usia mulai jadi bagian serius dari desain platform

Selama bertahun-tahun, banyak platform punya batas usia di terms and conditions.

Masalahnya, siapa yang baca?

Anak tinggal memasukkan tahun lahir yang lebih tua.

Selesai.

Pada Juli 2026, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria bahkan mengungkap tantangan besar implementasi: berdasarkan survei yang menjadi rujukan pemerintah, tiga dari lima anak disebut memalsukan usia agar bisa masuk media sosial.

Artinya, sekadar bertanya: “umur kamu berapa?”

jelas tidak cukup.

PP TUNAS membuat platform harus mulai memikirkan mekanisme memastikan usia pengguna dengan lebih serius.

Dalam Keputusan Menteri Komdigi Nomor 142 Tahun 2026, indikator penilaian bahkan melihat apakah platform memiliki mekanisme pengumpulan data usia, mekanisme memastikan usia, atau mekanisme verifikasi usia.

Ini shift besar.

Dulu age gate sering cuma dekorasi.

Sekarang menjadi bagian compliance.

Anak di bawah 16 tahun tidak otomatis “dilarang internet”

Ini penting karena headline sering misleading.

Yang dibatasi bukan internet secara keseluruhan.

Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 secara khusus menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk layanan jejaring dan media sosial yang masuk kategori tersebut.

Pemerintah pada Maret 2026 menyebut implementasi awal terhadap platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Jadi bukan berarti anak umur 15 tahun tidak boleh mencari materi sekolah di web.

Bukan juga berarti semua layanan digital ditutup.

Yang diatur adalah akses berdasarkan usia dan profil risiko produk, layanan, atau fitur.

Ini jauh lebih nuanced.

Satu platform bahkan bisa punya fitur berbeda dengan risiko berbeda.

Contohnya Roblox.

Pada April 2026, pemerintah menyampaikan bahwa Roblox mulai menerapkan verifikasi usia di Indonesia, membatasi fitur komunikasi untuk pengguna yang belum terverifikasi, membedakan akses game berdasarkan usia, dan memberi kontrol waktu bermain kepada orang tua.

Artinya enforcement bukan hanya soal “akun boleh atau tidak.”

Desain pengalaman anak ikut berubah.

Platform harus menilai dirinya sendiri

PP TUNAS membawa konsep self-assessment.

Penyelenggara sistem elektronik harus menilai produk, layanan, dan fitur mereka.

Apakah mungkin digunakan anak?

Seberapa tinggi risikonya?

Apa potensi paparan konten berbahaya?

Bagaimana verifikasi usia?

Apakah ada parental control?

Pada 9 Juni 2026, Komdigi melaporkan 175 produk, layanan, dan fitur dari 64 penyelenggara sistem elektronik sudah menyerahkan self-assessment.

Nama yang disebut pemerintah bukan hanya media sosial.

Ada Netflix.

PUBG.

Shopee.

Ini menunjukkan PP TUNAS scope-nya lebih luas daripada TikTok dan Instagram.

Platform harus melihat produk mereka dari perspektif anak.

Bukan hanya dari business model.

Pemerintah tidak cuma menerima laporan mentah

Self-assessment bukan berarti: platform menilai sendiri lalu selesai.

Komdigi melakukan verifikasi.

Keputusan Menteri Nomor 142 Tahun 2026 memberi petunjuk teknis penilaian risiko dan tata cara verifikasi hasil penilaian mandiri.

Pada Juli 2026, pemerintah bahkan mulai memverifikasi 14 layanan Apple, termasuk iMessage, Safari, Siri, Apple Music, dan Apple TV.

Ini menarik.

Karena menunjukkan regulator melihat layanan sebagai kumpulan produk dan fitur.

Bukan sekadar satu perusahaan.

Apple sebagai brand tidak otomatis high risk atau low risk.

Setiap layanan dilihat sesuai karakteristik.

Itu pendekatan yang lebih masuk akal.

Orang tua mendapat peran lebih formal

PP TUNAS tidak mendesain negara sebagai pengganti orang tua.

Justru parental involvement menjadi bagian sistem.

Ada persetujuan orang tua.

Parental control.

Pengaturan usia.

Screen time.

Kontrol fitur.

Pemerintah pada Juli 2026 juga menegaskan bahwa regulasi tidak bisa bekerja sendiri dan orang tua tetap menjadi kunci keberhasilan PP TUNAS.

Ini penting.

Teknologi tidak bisa sepenuhnya tahu siapa yang sedang memegang HP.

Anak bisa memakai akun orang tua.

Bisa pinjam perangkat kakak.

Bisa memasukkan umur palsu.

Jadi enforcement teknis punya batas.

Keluarga tetap punya peran.

Tapi bedanya, tanggung jawab tidak lagi seluruhnya dilempar ke keluarga.

Platform sekarang juga harus mendesain perlindungan.

Itu perubahan paradigma.

Privacy anak menjadi lebih ketat

Salah satu semangat PP TUNAS adalah perlindungan data pribadi anak.

Anak bukan sekadar user versi kecil.

Mereka kelompok yang lebih rentan.

Platform harus memperhatikan privacy setting, data collection, profiling, dan desain sesuai usia.

Ini penting karena banyak produk digital hidup dari engagement dan data.

Apa yang optimal untuk orang dewasa belum tentu tepat untuk anak.

Infinite scroll.

Notification.

Personalized recommendation.

Location tracking.

Gamification.

Semua perlu dilihat kembali.

Bahkan Keputusan Menteri Nomor 142 Tahun 2026 memasukkan elemen desain yang menarik anak sebagai salah satu indikator apakah sebuah produk mungkin digunakan anak.

Contohnya cukup detail.

Warna cerah.

Karakter.

Animasi.

Tap cepat.

Infinite scroll.

Auto-play.

Poin.

Level.

Badge.

Streak.

Loot box.

Ini menunjukkan pemerintah mulai mengatur bukan hanya isi konten.

Tapi cara produk dirancang.

Dan ini mungkin perubahan paling besar.

Regulasi digital masuk ke desain.

Orang tua mungkin akan menghadapi lebih banyak friction

Sebelumnya bikin akun untuk anak gampang.

Sekarang bisa lebih ribet.

Platform mungkin meminta: tanggal lahir, verifikasi usia, persetujuan orang tua, link akun keluarga, atau metode lain.

Friction ini bisa annoying.

Apalagi kalau prosesnya buruk.

Orang tua bisa berpikir: “kenapa sekarang ribet banget?”

Tapi tujuan friction adalah memastikan batas usia tidak cuma tulisan.

Masalahnya, friction harus tetap proporsional.

Jangan sampai untuk melindungi anak, platform malah mengumpulkan lebih banyak data identitas daripada yang diperlukan.

Ini tantangan besar 2026.

Age assurance harus cukup akurat.

Tapi privacy juga harus kuat.

Dua tujuan ini bisa konflik kalau desain asal.

Anak juga akan mencari jalan bypass

Ini reality.

Aturan usia selalu menghadapi behavior pengguna.

Anak bisa: pakai tanggal lahir palsu, akun orang tua, akun kakak, VPN, platform lain.

Maka keberhasilan PP TUNAS tidak bisa diukur hanya dari jumlah akun yang ditutup.

TikTok pada 28 April 2026 melaporkan sudah menonaktifkan 1,7 juta akun anak di bawah 16 tahun di Indonesia.

Angkanya besar.

Tapi pertanyaan berikutnya: anak-anak itu pindah ke mana?

Apakah membuat akun baru?

Apakah menggunakan akun dewasa?

Apakah akses menjadi lebih aman?

Enforcement harus melihat outcome.

Bukan hanya deletion count.

Digital literacy tetap wajib

Anak usia 16 tahun ke atas bukan otomatis kebal risiko.

Orang dewasa saja masih kena scam.

Jadi batas usia bukan substitute untuk literasi.

Anak perlu tahu: jangan share data pribadi, kenali grooming, kenali scam, jangan percaya semua konten, pahami AI-generated media, kelola screen time.

Orang tua juga perlu literasi.

Kalau parental control ada tetapi orang tua tidak tahu cara pakai, fitur tidak banyak membantu.

Sekolah bisa ikut.

PP TUNAS harus dibaca sebagai satu layer protection.

Bukan silver bullet.

Platform juga akan semakin tersegmentasi berdasarkan usia

Kita mungkin akan melihat internet yang lebih age-aware.

Bukan semua user mendapat produk sama.

Anak 12 tahun melihat fitur berbeda.

Anak 15 tahun berbeda.

Usia 17 berbeda.

Adult berbeda.

Ini sudah terlihat di beberapa layanan.

Roblox, misalnya, pada implementasi PP TUNAS membedakan katalog dan fitur komunikasi berdasarkan verifikasi usia.

Ke depan media sosial, game, streaming, marketplace, bahkan AI companion mungkin mengikuti pola serupa.

Produk digital menjadi lebih segmented.

Bukan sekadar berdasarkan interest.

Tapi maturity.

Ini bisa bagus.

Tapi juga butuh governance.

Jangan sampai age segmentation berubah menjadi profiling berlebihan.

Data usia cukup.

Tidak perlu tahu seluruh identitas kalau tidak dibutuhkan.

Apa yang berubah untuk anak?

Lebih banyak batas.

Lebih banyak fitur yang disesuaikan.

Lebih banyak kemungkinan verifikasi usia.

Lebih sedikit akses langsung ke platform berisiko tinggi sebelum usia tertentu.

Secara teori, lebih banyak protection.

Tapi juga kemungkinan frustrasi.

Anak mungkin merasa aturan dibuat tanpa memahami kehidupan sosial mereka.

Buat remaja, media sosial bukan hanya hiburan.

Ada komunitas.

Sekolah.

Pertemanan.

Kreativitas.

Jadi alternatif aman perlu tersedia.

Kalau cuma memblok tanpa memberi ruang digital sesuai usia, anak akan bypass.

Apa yang berubah untuk orang tua?

Peran mereka makin formal.

Bukan hanya nasihat.

Mungkin perlu: memberi persetujuan, mengatur akun, memverifikasi hubungan, menggunakan parental control, menetapkan screen time.

Ini bisa terasa seperti kerja tambahan.

Tapi platform juga mulai diwajibkan menyediakan tools.

Dulu orang tua sering disuruh: “awasi anak.”

Tanpa control yang memadai.

Sekarang seharusnya ada infrastructure.

Kalau platform tidak menyediakan, responsibility-nya lebih jelas.

PP TUNAS Sudah Jalan: Apa yang Berubah untuk Anak dan Orang Tua di 2026?

Yang berubah bukan satu tanggal lahir di form.

Yang berubah adalah asumsi dasar internet.

Dulu platform bisa berkata: “anak seharusnya tidak masuk.”

Sekarang pertanyaannya: “kalau kita tahu anak kemungkinan masuk, apa yang sudah kita desain untuk melindungi mereka?”

Itu standar yang jauh lebih tinggi.

Dan apakah PP TUNAS berhasil atau tidak, jawabannya tidak akan terlihat dari satu konferensi pers.

Ada satu perubahan lain yang terasa di belakang layar: platform mulai harus membuktikan kepatuhan dengan data, bukan cuma pernyataan. Jumlah pengguna anak, mekanisme verifikasi usia, moderasi, parental control, sampai desain produk menjadi bahan evaluasi. Ini membuat child safety bergeser dari halaman kebijakan ke pekerjaan product, legal, engineering, dan trust and safety yang terus berjalan.

Kita harus melihat apakah anak benar-benar lebih aman tanpa membuat privacy mereka justru semakin terekspos.

Itulah ujian berikutnya.