Istilah “platform berisiko tinggi” sekarang makin sering muncul sejak PP TUNAS dijalankan pada 2026.
Tapi risk tinggi berdasarkan apa?
Apakah karena banyak konten dewasa?
Karena punya chat?
Karena addictive?
Atau sekadar karena pemerintah tidak suka platform tertentu?
Pertanyaan ini penting.
Kalau label “high risk” punya konsekuensi seperti pembatasan usia, platform dan publik perlu tahu bagaimana kategorinya ditentukan.
Indonesia pada 2026 sudah punya struktur yang lebih konkret daripada sekadar opini.
Ada PP Nomor 17 Tahun 2025.
Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026.
Keputusan Menteri Komdigi Nomor 140 Tahun 2026 tentang layanan jejaring dan media sosial yang dikategorikan sebagai profil risiko tinggi.
Ada juga Keputusan Menteri Nomor 142 Tahun 2026 yang mengatur indikator apakah produk, layanan, dan fitur mungkin digunakan anak, petunjuk teknis penilaian risiko, dan verifikasi atas self-assessment platform.
Jadi siapa menentukan?
Jawabannya tidak satu pihak.
Platform melakukan self-assessment.
Pemerintah memverifikasi.
Regulator punya kewenangan menetapkan dan mengawasi.
Ini lebih sehat daripada pemerintah menebak dari luar.
Tapi self-assessment juga tidak boleh menjadi self-certification tanpa challenge.
Langkah pertama: apakah produk mungkin digunakan anak?
Keputusan Menteri Nomor 142 Tahun 2026 memberi indikator.
Pertama, apakah terms atau kebijakan menunjukkan produk memang untuk anak.
Kedua, apakah ada bukti kuat komposisi pengguna rutin adalah anak.
Ketiga, apakah iklannya ditujukan ke anak.
Keempat, apakah desainnya dibuat menarik untuk anak.
Kelima, apakah produk secara substansial mirip layanan yang terbukti digunakan anak.
Ini menarik.
Platform tidak bisa hanya menulis: “13+”
lalu selesai.
Kalau realitasnya banyak anak memakai, indikator lain bisa aktif.
Terms tidak mengalahkan evidence.
Ini penting karena banyak layanan global secara legal bukan untuk anak, tetapi secara faktual populer di anak.
Regulator perlu melihat actual use.
Desain juga diperiksa
Ini salah satu bagian paling modern.
Keputusan Menteri 142 memberi contoh elemen desain yang bisa menarik anak.
Warna cerah.
Kartun.
Avatar.
Animasi.
Gamification.
Poin.
Level.
Badge.
Streak.
Daily reward.
Loot box.
Infinite scroll.
Auto-play.
Artinya risk assessment tidak hanya membaca konten.
Membaca product design.
Ini sejalan dengan tren global child safety.
Harm bisa muncul dari mechanics.
Bukan hanya isi.
Infinite scroll mendorong prolonged use.
Streak menciptakan pressure.
Loot box punya behavioral incentive.
Untuk anak, dampaknya bisa berbeda.
Setelah itu, platform menilai tingkat risiko
Penyelenggara melakukan penilaian mandiri.
Mereka harus melihat karakteristik produk dan potensi dampak terhadap keselamatan, keamanan, privacy, dan tumbuh kembang anak.
Hasilnya disampaikan ke Komdigi.
Pada Juni 2026, pemerintah mengatakan sudah menerima self-assessment 175 produk, layanan, dan fitur dari 64 PSE.
Ini menunjukkan process-nya berjalan.
Bukan hanya media sosial besar.
Ada streaming.
Game.
E-commerce.
Semua bisa dinilai.
Pemerintah kemudian memverifikasi.
Self-assessment memang rawan konflik kepentingan
Platform punya incentive mengatakan: “kami low risk.”
High-risk label berarti compliance lebih berat.
Maybe user restriction.
Cost.
Jadi regulator tidak boleh hanya menerima.
Verification essential.
Keputusan Menteri 142 mengatur tata cara verifikasi.
Pemerintah bisa melihat bukti.
User composition.
Age assurance.
Complaint.
Design.
Content.
Dan jika assessment tidak sesuai, regulator bisa challenge.
Inilah kenapa documentation penting.
Platform harus menunjukkan dasar.
Bukan sekadar pilih dropdown “low.”
Keputusan Menteri 140 menetapkan high-risk social network
Pada 17 Maret 2026, Menteri Komdigi menetapkan Keputusan Menteri Nomor 140 Tahun 2026 tentang Layanan Jejaring dan Media Sosial yang Dikategorikan sebagai Profil Risiko Tinggi.
Pemerintah kemudian menjalankan pembatasan anak di bawah 16 tahun pada platform yang masuk implementasi awal seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.
Jadi untuk kategori jejaring dan media sosial tertentu, pemerintah sudah memberi penetapan formal.
Bukan sekadar label media.
Status ini punya konsekuensi nyata.
Age restriction.
Compliance action.
Monitoring.
Tapi daftar dan kategori seharusnya tidak dianggap abadi.
Produk berubah.
Instagram 2028 bisa berbeda dari Instagram 2026.
Risk profile harus ditinjau.
Apa yang sebenarnya membuat sosial media high risk?
Ada beberapa faktor logis.
User-generated content.
Unknown adult contact.
DM.
Live streaming.
Virality.
Algorithmic recommendation.
Infinite feed.
Sensitive content.
Commercial profiling.
Cyberbullying.
Grooming.
Scam.
Addiction risk.
Satu feature mungkin tidak cukup.
Combination matters.
Platform dengan video tetapi tanpa social interaction mungkin punya risk berbeda.
Game dengan chat publik bisa lebih social daripada media streaming.
Itu sebabnya assessment per product, service, feature lebih masuk akal.
High risk bukan berarti platform “jahat”
Ini framing penting.
Risk adalah property dari environment.
Bukan moral judgment.
Rumah sakit juga high risk.
Bukan berarti buruk.
High risk berarti: kalau control gagal, harm bisa besar.
Platform bisa tetap beroperasi.
Tapi safeguard lebih ketat.
Age verification.
Parental control.
Moderation.
Privacy.
Restriction.
Ini risk management.
Bukan blacklist moral.
Platform juga bisa menurunkan risiko lewat desain
Misalnya DM dimatikan untuk anak.
Recommendation dibatasi.
Location hidden.
No targeted ads.
Screen time.
Parent control.
Content age-filter.
Semakin banyak control, residual risk turun.
Apakah legal category high-risk ikut berubah?
Tergantung aturan.
Tapi secara operasional, safer.
Regulator seharusnya memberi incentive.
Platform yang invest safety mendapat flexibility lebih besar untuk child-appropriate experience.
Jangan binary.
Risk mitigation should matter.
Usia juga menentukan risk
Fitur yang acceptable untuk 17 tahun mungkin tidak untuk 10.
Misalnya chat.
Public posting.
Live stream.
Monetization.
Age classification membantu.
Roblox pada April 2026 menunjukkan model ini.
Pengguna usia berbeda mendapat akses katalog dan komunikasi berbeda.
Ini contoh risk-based design.
Platform tidak perlu membuat satu pengalaman untuk semua anak.
Graduated access.
Lebih sesuai perkembangan.
Data dan evidence harus lebih penting dari viral case
Kalau satu video buruk viral, publik bisa meminta platform langsung high risk.
Tapi regulator harus systematic.
Incident.
User age.
Harm frequency.
Severity.
Design.
Mitigation.
Evidence.
Jangan regulation by outrage.
Sebaliknya, jangan menunggu statistik sempurna.
Kalau harm severe, precaution bisa justified.
Balance.
Risk assessment adalah judgment dengan data.
Not pure formula.
Algoritma rekomendasi perlu scrutiny
Platform sosial bukan hanya hosting content.
Recommendation menentukan apa yang dilihat.
Anak tidak memilih semua.
Feed memilih.
Kalau model mendorong extreme content karena engagement, risk naik.
Jadi penilaian harus melihat recommender.
Apakah ada child profile?
Apakah harmful content suppressed?
Apakah user bisa reset?
Apakah chronological option?
Ini mungkin semakin penting ke depan.
PP TUNAS membuka pintu design governance.
Implementation perlu berkembang.
Advertising juga bagian risk
Anak mudah dipengaruhi.
Targeted ads.
Influencer.
In-game purchase.
Dark pattern.
Platform high risk harus melihat commercial pressure.
Keputusan Menteri 142 bahkan memasukkan iklan yang ditujukan anak sebagai indikator produk mungkin digunakan anak.
Ini logical.
Kalau company actively market ke anak, mereka tidak bisa bilang: “kami tidak tahu anak pakai.”
Responsibility naik.
Pemerintah juga perlu transparency daftar
Kalau sebuah platform dikategorikan high risk, public sebaiknya bisa tahu.
Dasar high-level.
Tanggal.
Scope.
Apakah seluruh platform atau fitur tertentu.
Ini memberi clarity.
Orang tua paham.
Platform bisa challenge jika ada mekanisme.
Regulatory legitimacy lebih kuat kalau classification explainable.
Jangan label diam-diam.
High-risk decision sendiri perlu governance.
Apple case menunjukkan verification bisa granular
Pada Juli 2026, Komdigi memverifikasi 14 layanan Apple.
Ini contoh bahwa regulator tidak hanya fokus social media.
Safari.
Siri.
iMessage.
Apple Music.
Apple TV.
Masing-masing punya use case berbeda.
Pendekatan ini sehat.
Apple sebagai company bukan kategori risiko.
Product yang dinilai.
Exactly.
Ke depan AI assistant juga harus dinilai
Anak bicara dengan AI companion.
AI punya memory.
Voice.
Personalization.
Apakah high risk?
Depends.
Kalau emotional companion untuk anak, risk bisa tinggi.
Kalau calculator AI, low.
PP TUNAS framework harus cukup fleksibel menilai produk baru.
Jangan hanya daftar media sosial 2026.
Generative AI akan semakin child-accessible.
Risk taxonomy harus evolve.
Siapa yang menentukan platform berisiko tinggi?
Platform punya tanggung jawab menilai diri.
Pemerintah punya fungsi verifikasi dan penetapan sesuai aturan.
Public dan expert juga bisa memberi evidence.
Idealnya semua masuk feedback loop.
Berdasarkan apa?
Bukan popularitas.
Bukan reputasi brand.
Tapi karakteristik produk, apakah anak menggunakannya, desain, data, interaction, content exposure, dan potensi dampak terhadap anak.
Itu standard yang jauh lebih defensible.
Karena high-risk label harus punya alasan.
Keputusan risiko juga perlu punya mekanisme pembaruan. Platform bisa berubah drastis hanya lewat satu fitur baru. Aplikasi yang awalnya streaming satu arah bisa menambah live chat. Game bisa menambah marketplace. AI assistant bisa menambah memory dan voice.
Satu perubahan bisa menaikkan exposure anak.
Karena itu self-assessment tidak boleh dianggap pekerjaan sekali seumur produk. Material change harus memicu evaluasi ulang.
Regulator juga perlu melihat incident rate. Kalau sebuah platform secara teori punya control bagus tetapi complaint grooming, scam, atau harmful content terus naik, residual risk mungkin lebih tinggi daripada dokumen self-assessment.
Operational evidence harus mengalahkan slide.
Sebaliknya, platform yang secara serius memperbaiki control perlu mendapat recognition. Kalau regulator hanya menghukum tetapi tidak memberi jalur untuk menunjukkan risk reduction, incentive design jelek.
Risk classification seharusnya mendorong safer design.
Misalnya platform menonaktifkan direct message untuk kelompok umur tertentu, menutup recommendation sensitive topic, atau membuat account private by default. Control semacam ini harus masuk evaluasi.
Ada juga peran penelitian independen. Akademisi dan organisasi perlindungan anak bisa membantu menguji pengalaman anak yang tidak terlihat regulator. Apakah report button mudah dipakai? Apakah harmful recommendation benar turun? Apakah parental control dipahami keluarga?
Platform metrics saja belum cukup.
Mereka tahu klik.
Peneliti bisa melihat dampak sosial.
Untuk platform global, penilaian Indonesia juga perlu berdiri sendiri. Product global bisa punya default yang sama, tetapi behavior lokal berbeda. Bahasa, kultur, popular creator, dan pola scam lokal memengaruhi risk.
Safety evaluation Bahasa Indonesia penting.
Moderation slang Indonesia juga.
Kalau sistem hanya hebat mendeteksi toxic English, anak Indonesia tetap terekspos.
Jadi label high risk sebaiknya tidak hanya ditentukan dari desain global.
Lihat bagaimana produk benar-benar digunakan di Indonesia.
Kalau tidak, regulation berubah menjadi selera.
Dan untuk ruang digital yang digunakan puluhan juta anak Indonesia, selera jelas tidak cukup.
Bacaan terkait
Artikel ini berada dalam Digital Policy dan mengikuti metodologi editorial Undercover.id. Format terkait tersedia di Reports dan analisis mendalam.