Regulasi internet dulu banyak berurusan dengan isi.
Posting apa yang ilegal?
Konten apa yang harus dihapus?
Siapa yang menyebarkan?
Platform harus take down berapa cepat?
Itu masih penting.
Tapi pada 2026, arah kebijakan digital mulai bergeser.
Negara semakin memperhatikan desain produk.
Bagaimana tombol dibuat.
Apa default.
Siapa bisa menghubungi siapa.
Bagaimana recommendation bekerja.
Apakah feed punya akhir.
Apakah user dipaksa terus engage.
Apakah anak bisa membuat akun.
Ini layer yang jauh lebih dalam.
PP TUNAS memberi contoh paling jelas di Indonesia.
Keputusan Menteri Komdigi Nomor 142 Tahun 2026 memasukkan detail desain seperti infinite scroll, auto-play, badge, streak, daily reward, dan loot box sebagai indikator apakah suatu produk mungkin digunakan anak.
Jadi regulator tidak hanya membaca konten.
Regulator membaca interface.
Why now?
Karena internet modern bukan perpustakaan pasif.
Produk digital actively shapes behavior.
Feed memilih.
Notification memanggil.
Default mengarahkan.
Button mengurangi friksi.
Recommendation membuat loop.
Kalau hukum hanya melihat konten individual, banyak harm sistemik tidak terlihat.
Semua post bisa legal.
Tapi desain tetap bisa membuat anak online berjam-jam.
Tidak ada satu video melanggar.
Tapi algorithm terus mengarahkan ke topik ekstrem.
Tidak ada satu tombol ilegal.
Tapi proses cancel sengaja dibuat sulit.
Ini problem product architecture.
Content moderation alone cannot solve.
Default adalah keputusan kebijakan
Bayangin akun anak.
Default public.
Secara teknis user bisa ubah private.
Apakah platform sudah melindungi anak?
Maybe not.
Most users stay default.
Jadi default memiliki power.
Regulator mulai memahami ini.
Safety-by-default berarti setting aman aktif sejak awal.
User bisa memilih lebih terbuka ketika age dan context allow.
Ini berbeda dengan model lama: semua open, user harus mencari privacy menu.
Untuk kelompok rentan, burden harus dibalik.
Platform punya capability.
User tidak selalu.
Choice architecture matters.
Friction juga policy
Product designer suka mengurangi friction.
One click purchase.
Auto-login.
Auto-play.
One tap share.
Friction dianggap musuh conversion.
Tapi beberapa friction adalah safety.
“Are you sure?”
Parental approval.
Transaction confirmation.
Age verification.
Pause before public posting.
Friction bukan selalu bad UX.
Kadang protective.
Regulator yang mengatur design sebenarnya sedang menentukan di mana friction perlu.
Terutama high-risk action.
Ini akan sangat relevan untuk AI agent juga.
Agent boleh draft.
Untuk transfer uang, add approval.
Design control.
Bukan content rule.
Dark pattern membuat regulator masuk ke UX
OECD dan regulator di banyak negara semakin memperhatikan dark commercial patterns.
Design yang menipu atau memanipulasi user.
False urgency.
Hidden cancel.
Forced data sharing.
Asymmetric button.
Untuk anak, problem lebih serius.
PP TUNAS Indonesia sudah punya basis untuk melihat desain impulsif dan gamification.
Belum berarti semua pattern otomatis ilegal.
Tapi product team kini perlu bertanya: apakah interface ini fair untuk usia user?
Itu sudah regulatory shift.
Recommendation system juga produk, bukan background magic
Platform sering berkata: “kami hanya merekomendasikan berdasarkan minat.”
Kalimat sederhana.
Tapi ranking menentukan distribution.
Konten apa naik.
Apa yang viral.
Apa yang dilihat anak.
Pada 29 Juli 2026, Wamenkomdigi Nezar Patria secara terbuka menyorot karakter algoritma media sosial yang dapat membuat isu sensasional lebih cepat viral.
Pemerintah juga memperkuat pembicaraan mengenai disinformasi, deepfake, dan provenance konten AI.
Ini menunjukkan perhatian mulai bergerak dari post ke amplification.
Tidak cukup bertanya: “apakah konten ada?”
Harus tanya: “kenapa sistem mendorongnya?”
Moderation dan recommendation makin sulit dipisahkan.
Design regulation tidak berarti pemerintah mendesain aplikasi
Ini batas penting.
Regulator tidak seharusnya menentukan: button warna biru.
Font 16 px.
Feed layout harus A.
Itu overreach.
Regulator sebaiknya menetapkan outcome atau guardrail.
Misalnya: anak tidak boleh menerima DM dari unknown adult secara default.
Platform bebas desain interface.
Atau: user harus bisa membatalkan subscription secara wajar.
Implementation flexible.
Outcome fixed.
Ini menjaga innovation.
Kalau aturan terlalu prescriptive, design cepat basi.
Product evolves faster than law.
Safety standard harus technology-neutral.
Testing akan menjadi penting
Bagaimana regulator tahu design harmful?
Tidak cukup lihat screenshot.
Need behavior.
A/B data.
Complaint.
Session.
Purchase dispute.
User research.
Design harm often emerges statistically.
Regulator perlu capacity behavioral science.
Human-computer interaction.
Data analysis.
Ini disiplin baru untuk regulator digital.
Dulu legal staff cukup banyak.
Sekarang perlu product expert.
Platform tahu lebih banyak dari regulator.
Information asymmetry harus diperkecil.
Platform global mulai diminta membuka sistem pengawasan
Pada Mei 2026, Komdigi meminta platform global lebih transparan tentang kapasitas moderasi konten di Indonesia.
Termasuk moderator dan sistem pengendalian.
Ini contoh regulator ingin melihat operational capacity.
Ke depan pertanyaan bisa meluas.
Bagaimana recommender diuji?
Bagaimana child safety metric?
Bagaimana dark pattern review?
Tidak semua detail harus publik.
Regulator needs access.
Trade secrets tetap protected.
Layered transparency.
Design regulation akan masuk procurement
Pemerintah membeli aplikasi.
Sebelumnya procurement banyak fokus feature dan security.
Ke depan: apakah interface accessible?
Apakah ada manipulative design?
Apakah AI memberi explanation?
Apakah agent punya confirmation?
Design becomes contract requirement.
Ini bagus.
Public service harus user-centered.
Rencana Induk Pemerintah Digital 2025–2045 yang diluncurkan pada Februari 2026 juga menekankan layanan publik yang terintegrasi, aman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Artinya pemerintah sendiri harus tunduk pada design quality.
Jangan hanya menuntut platform swasta.
Government app juga bisa punya dark pattern.
Misalnya consent sulit ditolak.
Logout tersembunyi.
Data sharing default.
Kalau negara mengatur design swasta, public product harus menjadi contoh.
Regulasi desain harus memperhatikan accessibility
Kalau safety control hanya visible untuk user tanpa disabilitas, belum aman.
Screen reader.
Caption.
Keyboard navigation.
Color contrast.
Cognitive clarity.
Design policy harus inclusive.
Ini sangat relevan layanan publik.
User bukan hanya tech-savvy.
Orang tua.
Lansia.
Anak.
Disabilitas.
Rural.
Low-end device.
Product regulation yang hanya cocok smartphone flagship Jakarta tidak cukup.
Local context.
Design juga menentukan privacy
Privacy policy bisa bagus.
Tapi interface meminta: “Allow all.”
Data collection terjadi.
Regulasi privacy modern semakin melihat privacy by design.
Data minimization.
Default.
Permission.
PP TUNAS memperkuat ini untuk anak.
Tidak cukup terms mengatakan user bisa memilih.
Choice harus real.
Kalau decline dibuat sangat sulit, consent questionable.
UX dan privacy converging.
AI membuat design regulation makin penting
AI interface sangat persuasive.
Chatbot berbicara seperti manusia.
User bisa lupa itu sistem.
Voice bahkan lebih natural.
Agent melakukan action.
Design harus memberi cue.
“Ini AI.”
“Action akan dilakukan.”
“Confirm.”
“Data akan dikirim.”
Transparency melalui interface.
Bukan hanya policy page.
Regulasi AI masa depan kemungkinan akan banyak bicara tentang interaction design.
Apakah user tahu system limitation?
Apakah bisa stop?
Apakah bisa override?
These are UI questions.
Product team becomes compliance team partly.
Ada risiko paternalism
Negara bisa terlalu jauh.
“User tidak boleh melihat ini.”
“Button harus begini.”
“Feed harus begitu.”
Need limit.
Regulation should target demonstrable harm.
Especially vulnerable users.
Not government taste.
Evidence.
Proportionality.
Public consultation.
Judicial review.
Transparency.
Design regulation powerful.
Power needs safeguards.
Ada juga innovation risk
Startup kecil mungkin takut build karena setiap feature perlu legal review.
Simplify low risk.
Template.
Safe harbor.
Design standard.
High-impact gets scrutiny.
Again risk-based.
Tidak semua app perlu government usability audit.
Child platform and public service yes more.
Low-risk note app no.
Proportional.
Product compliance can become reusable
Platform can create design library.
Child-safe components.
Consent component.
Age gate.
Disclosure.
Confirmation.
If approved internally, product teams reuse.
This reduces cost.
Design system meets legal system.
Interesting convergence.
Companies that do this well launch faster.
Compliance becomes infrastructure.
Digital Policy 2026: Negara Mulai Mengatur Desain Produk, Bukan Hanya Isinya karena digital harm often emerges from how choices are arranged.
Content matters.
But so do defaults.
Ranking.
Friction.
Notifications.
Gamification.
Age gate.
Modern platform is not neutral container.
It is an environment engineered to influence behavior.
Once regulators understand that, policy naturally moves deeper into product architecture.
The challenge is doing it without turning government into product designer.
Set outcome.
Protect rights.
Measure harm.
Let companies innovate inside guardrails.
If Indonesia can keep that balance, regulation becomes more precise.
Not “internet should be safe” as slogan.
Ada satu area yang akan makin penting: metric design. Kalau regulator masuk ke product risk, mereka tidak bisa hanya melihat apakah sebuah fitur ada atau tidak. Mereka perlu melihat apakah control benar-benar bekerja.
Contoh: aplikasi punya tombol “batasi waktu.”
Berapa user anak yang menemukan?
Berapa yang berhasil mengaktifkan?
Apakah platform terus memberi prompt untuk mematikannya?
Atau parental control ada tetapi buried?
Existence bukan effectiveness.
Hal yang sama dengan cancel subscription, report button, atau reset recommendation.
Regulation berbasis desain perlu berpikir seperti product analytics.
Bukan mengejar engagement, tetapi mengukur protection.
Ini membuka kemungkinan safety KPI.
Percentage akun anak private by default.
Median waktu menyelesaikan report.
Jumlah stranger contact blocked.
Age verification false rejection.
Purchase dispute.
Metric membuat regulasi lebih concrete.
Tapi data juga bisa dimanipulasi kalau definisinya tidak standard. Pemerintah perlu methodology.
Platform besar bisa menghasilkan dashboard apa pun.
Regulator harus tahu apa yang sebenarnya diukur.
Independent testing membantu.
Di sisi bisnis, product team sebaiknya mulai menganggap compliance requirement seperti non-functional requirement lain.
Performance.
Security.
Accessibility.
Safety.
Semua masuk definition of done.
Kalau legal requirement baru diperiksa setelah deployment, perubahan desain jauh lebih mahal.
Digital policy yang masuk ke desain pada akhirnya memaksa organisasi mengubah workflow internal.
Dan mungkin itu justru tujuan paling pentingnya.
Karena itu, governance produk digital sekarang semakin dekat dengan keputusan UX sehari-hari yang sebelumnya dianggap murni urusan bisnis.
But “these product mechanics create measurable risk, and these controls reduce it.”
That is a much more mature digital policy language.
Bacaan terkait
Artikel ini berada dalam Digital Policy dan mengikuti metodologi editorial Undercover.id. Format terkait tersedia di Reports dan analisis mendalam.