PP TUNAS dan Babak Baru Negara Masuk ke Ruang Digital Anak

Digital Policy

PP TUNAS kelihatannya seperti aturan teknis soal anak dan internet. Tapi kalau dibaca lebih jernih, ini bukan cuma soal anak boleh punya akun atau tidak. Ini soal titik balik: negara mulai masuk lebih dalam ke ruang digital anak, bukan sebagai pengawas pasif, tapi sebagai aktor yang meminta platform bertanggung jawab atas desain, distribusi konten, dan risiko yang mereka ciptakan.

Selama bertahun-tahun, beban perlindungan anak di internet sering dilempar ke orang tua. Kalau anak kecanduan video pendek, orang tua disuruh lebih tegas. Kalau anak kena perundungan siber, sekolah diminta mengawasi. Kalau anak melihat konten dewasa, keluarga dianggap lalai. Masalahnya, ruang digital hari ini tidak lagi sesederhana layar ponsel yang bisa dimatikan. Di balik layar ada sistem rekomendasi, desain retensi, notifikasi, data perilaku, komunitas anonim, dan mekanisme monetisasi perhatian.

Di titik itulah Digital Policy menjadi penting. Kebijakan digital bukan cuma perkara pasal dan sanksi. Ia menentukan siapa yang memikul risiko ketika teknologi masuk ke ruang paling rentan dalam masyarakat. Anak-anak bukan sekadar pengguna kecil. Mereka adalah subjek yang belum sepenuhnya mampu menilai manipulasi desain, intensitas algoritma, atau konsekuensi dari jejak data jangka panjang.

PP TUNAS Menggeser Beban dari Keluarga ke Sistem

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang dikenal sebagai PP TUNAS, menetapkan kerangka tata kelola bagi penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak. Intinya, platform tidak bisa terus bersembunyi di balik kalimat standar seperti “pengguna bertanggung jawab atas aktivitasnya sendiri”. Ketika layanan digital dirancang untuk menarik perhatian, mengumpulkan data, dan memaksimalkan interaksi, tanggung jawabnya juga harus naik.

Ini perubahan serius. Negara tidak lagi melihat perlindungan anak hanya sebagai urusan konten buruk yang harus dihapus. Masalahnya lebih struktural: bagaimana platform memverifikasi umur, bagaimana fitur default disetel, bagaimana konten direkomendasikan, bagaimana risiko dilaporkan, bagaimana akun anak diperlakukan, dan bagaimana data anak tidak menjadi bahan mentah untuk monetisasi tanpa batas.

Kalau sebelumnya banyak diskusi internet anak berhenti di moral panic, PP TUNAS membuka pintu ke pembahasan yang lebih dewasa. Yang dipersoalkan bukan hanya “konten apa yang dilihat anak”, tapi “sistem apa yang membuat anak terus berada di sana”. Itu bedanya antara sensor reaktif dan tata kelola digital.

Negara Masuk, Tapi Jangan Sampai Mengambil Jalan Pintas

Masuknya negara ke ruang digital anak bisa dibaca sebagai perlindungan. Tapi kita juga harus kritis. Regulasi yang niatnya melindungi bisa berubah menjadi kontrol berlebihan kalau implementasinya tidak transparan. Dalam isu anak, publik sering mudah setuju karena framing-nya emosional. Siapa yang berani menolak perlindungan anak? Tapi persetujuan moral tidak boleh menggantikan evaluasi teknis.

Pertanyaan sulitnya: bagaimana menentukan platform berisiko tinggi? Siapa yang mengaudit sistem rekomendasi? Apakah semua layanan dengan fitur sosial otomatis dianggap berbahaya? Bagaimana nasib ruang edukasi, komunitas kreatif, atau platform belajar yang juga memiliki fitur interaksi? Apakah negara punya kapasitas teknis untuk membaca desain produk digital global, atau hanya menilai dari daftar aplikasi yang sedang ramai?

Di sinilah AI policy and regulation dan digital media systems harus dibaca sebagai satu ekosistem. Platform modern bukan cuma media sosial. Banyak di antaranya sudah memakai sistem AI untuk rekomendasi, moderasi, ranking komentar, deteksi pelanggaran, dan personalisasi pengalaman. Kalau regulasi hanya bicara larangan akun tanpa memahami mesin distribusi konten, dampaknya bisa dangkal.

Anak Tidak Butuh Internet yang Steril, Mereka Butuh Internet yang Tidak Eksploitatif

Ini poin yang sering hilang. Melindungi anak bukan berarti membuat internet steril total. Anak tetap butuh ruang belajar, berekspresi, mencari komunitas, dan memahami dunia digital. Yang perlu dibatasi adalah desain eksploitatif: fitur yang sengaja mendorong keterikatan berlebihan, rekomendasi yang makin ekstrem demi durasi tonton, monetisasi data tanpa batas, serta pengalaman pengguna yang membuat anak sulit berhenti.

Kalau kebijakan hanya berakhir menjadi pemblokiran atau penonaktifan akun, masalahnya belum selesai. Anak bisa pindah ke akun palsu, memakai perangkat orang tua, memakai VPN, atau masuk ke platform yang lebih kecil dan kurang diawasi. Perlindungan yang baik harus menggabungkan desain aman, literasi digital, hak privasi, tanggung jawab platform, dan dukungan keluarga.

PP TUNAS punya peluang menjadi pintu masuk untuk itu. Tapi peluang itu hanya terjadi kalau implementasinya tidak disederhanakan menjadi daftar platform dan batas usia. Kuncinya adalah governance: ada standar, audit, mekanisme keluhan, transparansi, dan pembaruan berkala. Ruang digital berubah cepat. Regulasi yang statis akan cepat tua.

Data Anak Adalah Bagian Paling Sensitif dari Masalah Ini

Di balik semua diskusi soal akun, ada isu yang lebih dalam: data. Anak-anak menghasilkan sinyal perilaku setiap hari. Apa yang mereka tonton, kapan mereka aktif, siapa yang mereka ikuti, apa yang mereka klik, emosi apa yang mereka tunjukkan lewat interaksi. Data seperti ini bisa membentuk profil yang panjang umurnya, bahkan sebelum anak memahami apa itu privasi.

Karena itu PP TUNAS harus dibaca bersama isu data governance. Perlindungan anak tidak cukup jika hanya membatasi akses, tapi membiarkan model bisnis platform terus menyerap data anak secara agresif. Yang dibutuhkan adalah prinsip: data anak harus diperlakukan sebagai data berisiko tinggi, bukan sebagai inventori iklan.

Masalahnya, verifikasi usia juga bisa menciptakan data baru yang sensitif. Kalau platform meminta identitas, selfie, biometrik, atau dokumen keluarga, maka kebijakan perlindungan anak bisa berubah menjadi sistem pengumpulan data yang lebih berat. Ini akan dibahas lebih dalam di artikel Age Verification Bisa Melindungi Anak, Tapi Bisa Juga Buka Risiko Privasi Baru.

Babak Baru Ini Harus Diawasi Publik

PP TUNAS adalah sinyal bahwa negara mulai mengakui: ruang digital anak tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke pasar. Itu langkah penting. Tapi langkah penting bukan berarti otomatis benar dalam semua eksekusi. Justru karena isu ini menyangkut anak, data, platform global, dan kekuasaan negara, publik harus ikut mengawasi.

undercover.id/ melihat PP TUNAS sebagai awal percakapan yang lebih besar tentang etika, AI safety, dan tanggung jawab digital. Pertanyaannya bukan cuma apakah anak di bawah usia tertentu boleh punya akun. Pertanyaan yang lebih strategis adalah: internet macam apa yang sedang kita izinkan untuk membentuk generasi berikutnya?

Kalau jawabannya hanya “lebih banyak larangan”, kita belum cukup jauh. Kalau jawabannya “platform harus mendesain ruang digital yang aman sejak awal”, baru kita mulai masuk ke level kebijakan yang benar.