Platform selama ini punya kekuasaan besar atas access

Website pada praktiknya punya kontrol teknis.

Mereka bisa block IP.

Block user agent.

Pasang CAPTCHA.

Rate limit.

Require login.

Tutup API.

Ubah Terms of Service.

Dari sisi cybersecurity, itu masuk akal.

Internet penuh bot jahat.

Credential stuffing.

Scraping.

Fraud.

Spam.

Scalping.

DDoS.

Platform butuh hak melindungi sistem.

Masalah muncul ketika bot tidak datang untuk menyerang.

Ia datang karena user meminta bantuan.

Misalnya orang dengan disabilitas memakai agent untuk mengisi form.

Orang tua meminta assistant membelikan kebutuhan bulanan.

Small business memakai agent untuk mengecek harga supplier.

Traveler memakai agent membandingkan itinerary.

Kalau platform boleh memblokir semua automation, mereka sebenarnya bisa memaksa manusia selalu berinteraksi lewat interface yang mereka kontrol.

Dan interface bukan netral.

Ada iklan.

Sponsored ranking.

Cross-sell.

Loyalty.

Dark pattern.

Recommendation.

Platform punya economic interest menjaga user tetap di dalam experience mereka.

Di sinilah dispute Amazon dan Perplexity jadi lebih besar dari satu perusahaan.

Siapa mengendalikan interface antara manusia dan internet?

Kalau agent menjadi interface utama, platform bisa kehilangan sebagian kekuasaan.

Amazon punya argumen yang masuk akal juga

Mudah melihat conflict ini sebagai big platform melawan AI startup.

Tapi sisi Amazon juga tidak bisa disederhanakan.

Platform punya responsibility terhadap security.

Kalau agent menyamarkan dirinya seperti browser manusia, bagaimana platform tahu traffic mana legitimate?

Kalau credential user dipakai software pihak ketiga, apakah risiko account takeover naik?

Kalau agent salah membeli barang, customer service siapa yang menangani?

Kalau fraudster memakai agent untuk automate abuse, apa bedanya secara teknis?

Kalau website sudah meminta sebuah crawler atau agent berhenti tetapi software tetap masuk, apakah platform kehilangan hak menentukan siapa boleh mengakses servernya?

Ini bukan concern palsu.

Security team butuh visibility.

Bot yang menyamar adalah problem nyata.

Karena itu solusi agentic web tidak mungkin sekadar “user memberi izin, jadi platform harus terima”.

Platform juga punya legitimate interest.

Yang dibutuhkan adalah struktur baru untuk menunjukkan delegated authority.

Agent perlu identitas

Kalau manusia datang ke website, platform punya account.

Cookie.

Device.

Authentication.

Agent perlu sesuatu yang setara.

Platform harus bisa melihat:

Ini agent apa?

Operatornya siapa?

User mana yang mendelegasikan?

Apa scope permission-nya?

Apakah agent boleh membaca saja?

Boleh checkout?

Boleh akses account data?

Berapa request per menit?

Kalau abuse terjadi, siapa yang bisa dihubungi?

Saat ini internet belum punya standar universal untuk itu.

Banyak agent berjalan seperti browser automation.

Ada yang pakai API resmi.

Ada yang lewat browser.

Ada yang menggunakan headless environment.

Ada yang melakukan computer use seperti manusia.

Perilaku teknisnya berbeda.

Itu bikin enforcement sulit.

NIST pada 2026 sudah mulai fokus pada identity dan authorization untuk AI agent.

China juga menerbitkan standar national-level yang mencakup identity, discovery, interaction, dan tool invocation.

Semua bergerak ke arah yang sama.

Agent butuh semacam paspor digital.

Bukan agar semua geraknya diawasi.

Justru supaya agent yang sah bisa dibedakan dari bot berbahaya.

Case Amazon mengubah posisi tawar platform

Maret 2026, pengadilan tingkat bawah sempat memberi Amazon kemenangan sementara.

Logikanya memberi kekuatan besar kepada platform.

Kalau owner sistem mencabut izin automation, continued access bisa dianggap masalah.

Lalu 9th Circuit membaliknya pada Agustus.

Dalam tahap appeal itu, court menekankan peran user yang menggunakan Comet dari device mereka sendiri.

Perubahan ini penting karena menunjukkan hukum belum settled.

Satu hakim bisa melihat agent sebagai outsider yang masuk sistem.

Hakim lain melihat agent sebagai tool user.

Perbedaan framing menentukan outcome.

Apakah AI agent seperti scraper?

Atau seperti browser extension?

Apakah dia seperti robot customer?

Atau sekadar remote control user?

Tidak ada kategori hukum sempurna.

Dan selama kategori belum stabil, perusahaan akan litigate.

Platform besar punya insentif kuat.

AI companies juga.

Nilai ekonominya terlalu besar.

Agent bisa mengurangi kekuasaan iklan platform

Ini sisi yang jarang dibahas dalam bahasa hukum.

Kalau agent memilih produk untuk user, agent bisa melewati banyak bagian interface.

Homepage.

Banner.

Sponsored placement.

Recommendation carousel.

Upsell.

Flash sale.

Platform kehilangan opportunity untuk influence.

Misalnya user bilang:

“Cari vacuum terbaik di bawah Rp3 juta berdasarkan durability, bukan sponsored result.”

Agent mungkin langsung mencari product data dan review.

User tidak melihat banner.

Tidak melihat campaign.

Tidak melihat rekomendasi platform.

Kalau perilaku ini scale, advertising economics berubah.

Maka conflict access juga conflict business model.

Platform ingin menjaga interface.

Agent provider ingin menjadi interface baru.

User berada di tengah.

Court akan menentukan seberapa besar salah satu pihak boleh memblokir pihak lain.

Ini mirip browser wars versi 2026.

Bedanya, browser sekarang bisa mengambil keputusan sendiri.

Terms of Service belum tentu cukup

Perusahaan sering merasa ToS menyelesaikan semuanya.

“Tertulis automation dilarang.”

Masalahnya, enforceability kontrak punya banyak nuance.

Apakah user benar-benar setuju?

Apakah restriction jelas?

Apakah agent provider terikat kontrak?

Apakah pelanggaran ToS otomatis jadi pelanggaran hukum komputer?

Tidak selalu.

Pengadilan AS selama bertahun-tahun mencoba membedakan contract breach dan criminalized computer access.

Kasus agent akan menambah complexity.

Kalau setiap pelanggaran ToS otomatis dianggap hacking, platform mendapat kekuasaan sangat luas untuk menentukan apa yang kriminal.

Kalau ToS tidak punya kekuatan sama sekali, platform kehilangan control.

Court harus mencari tengah.

Putusan 9th Circuit dalam Amazon v. Perplexity menandakan bahwa claim computer access tidak bisa sekadar diasumsikan menang hanya karena platform tidak menyukai automation.

Tapi contract claims dan legal theories lain tetap bisa hidup.

Artinya agent provider tidak bisa santai.

Mereka perlu membangun access secara defensible.

Indonesia akan menghadapi versi sendiri

Hari ini case paling terkenal terjadi di Amerika.

Tapi problemnya universal.

Bayangin agent di Indonesia mengakses marketplace.

Bank.

Travel platform.

Government portal.

Property site.

Job portal.

Insurance.

Kalau agent membantu user mengisi form, apakah boleh?

Kalau agent scraping semua listing untuk membandingkan harga, apakah boleh?

Kalau agent masuk ke mobile banking dan membuat transfer, apakah bank menerima?

Kalau agent memakai akun perusahaan untuk mengunduh laporan, siapa responsible?

Perusahaan Indonesia akan butuh policy.

Bukan cuma pemerintah.

Marketplace perlu menjelaskan agent access.

Bank perlu menentukan trusted agent.

Government portal perlu memikirkan citizen delegation.

Website publisher perlu membedakan crawler training dan user-directed retrieval.

Kalau semua diblokir, innovation stagnan.

Kalau semua dibuka, abuse meledak.

Ini bukan problem yang bisa dijawab hanya lewat robots.txt.

Robots.txt sendiri mulai tertekan

Robots.txt lahir sebagai norma web.

Website memberi instruction ke crawler.

Search engine yang baik menghormati.

Tapi agentic browsing tidak selalu sama dengan crawling.

Kalau user meminta AI membaca satu URL, apakah itu crawler?

Kalau agent membuka halaman seperti browser manusia, apakah robots.txt berlaku?

Kalau platform mendapatkan informasi dari third-party search index, siapa yang harus obey rule?

Penelitian 2026 menemukan behavior assistant AI terhadap robots.txt masih sangat bervariasi.

Beberapa mematuhi.

Beberapa punya behavior yang tidak konsisten.

Ada retrieval layer yang sulit diobservasi.

Perplexity sendiri pada Juli 2026 memperbarui penjelasan bahwa PerplexityBot menghormati robots.txt dan fitur user-directed URL summarization pada halaman yang diblokir sudah dinonaktifkan untuk mencegah misuse.

Ini menunjukkan norms sedang bergerak.

Perusahaan sadar access policy menjadi reputational dan legal issue.

Agentic web membutuhkan negotiation layer

Mungkin masa depan tidak berbentuk “allow” atau “block”.

Website bisa memberi access tier.

Human user: full interface.

Trusted shopping agent: product catalog dan checkout.

Research agent: limited pages, rate limit tertentu.

Training crawler: licensed access.

Unknown bot: block.

Agent bisa menyatakan identity dan purpose.

Website bisa memberi policy machine-readable.

Authorization bisa dinegosiasikan.

Kalau begitu konflik berkurang.

User tetap bisa memakai agent.

Platform tetap punya security control.

Publisher bisa membedakan retrieval dan training.

Merchant bisa menerima buyer agent tanpa membuka semua data.

Ini jauh lebih sophisticated daripada CAPTCHA.

Dan kemungkinan memang itu yang dibutuhkan.

Pengadilan sedang menulis aturan sambil teknologi berjalan

Hal paling menarik dari 2026 adalah kita melihat legal architecture lahir secara real time.

Bulan Maret satu court memberi sinyal platform punya control besar.

Agustus appellate court memberi sinyal user delegation juga punya bobot.

Kasus berikutnya mungkin menyentuh scraping.

Copyright.

Contract.

Fraud.

Privacy.

Consumer protection.

Setiap keputusan akan menambahkan sedikit garis.

Buat agent company, ini berarti technical design dan legal strategy tidak bisa dipisahkan.

Bagaimana agent menunjukkan identity bisa memengaruhi liability.

Bagaimana user memberi permission juga.

Bagaimana log disimpan.

Apakah platform request dihormati.

Apakah API resmi tersedia.

Apakah access dilakukan melalui device user atau infrastructure provider.

Detail architecture bisa berubah menjadi detail hukum.

Buat user, hasil akhirnya akan menentukan seberapa bebas kita memilih software yang mewakili kita di internet.

Apakah kita punya hak membawa agent sendiri?

Atau setiap platform boleh memaksa kita memakai AI mereka?

Itu pertanyaan kompetisi juga.

Kalau satu marketplace cuma mengizinkan agent miliknya sendiri, agentic web bisa berubah menjadi kumpulan walled garden.

Sebaliknya, kalau platform diwajibkan menerima semua agent, security risk bisa besar.

Jalan tengah kemungkinan berupa trusted interoperability.

Agent harus bisa membuktikan dirinya.

User harus bisa memberi mandat.

Platform harus punya alasan proporsional untuk membatasi.

Court akan terus menguji batasnya.

Internet pertama dibangun untuk manusia yang mengklik link.

Internet kedua mungkin penuh software yang bergerak mewakili manusia.

Masalahnya, hukum dan platform rules kita masih banyak yang menganggap automation sebagai gangguan.

Perkara seperti Amazon v. Perplexity menunjukkan dunia sudah masuk fase transisi.

Pertanyaannya bukan lagi apakah agent akan mengakses platform.

Mereka sudah melakukannya.

Pertanyaannya sekarang: siapa yang punya hak menentukan kapan agent boleh masuk, bagaimana agent harus memperkenalkan dirinya, dan sampai mana sebuah platform boleh menghalangi user menggunakan software pilihannya sendiri.