Media Sosial Bukan Lagi Tempat Main, Tapi Infrastruktur Sosial Baru

Digital Policy

Media sosial dulu bisa disebut tempat main. Sekarang, sebutan itu terlalu ringan. Ia bukan lagi sekadar tempat upload foto, cari hiburan, atau ikut tren. Media sosial sudah menjadi infrastruktur sosial baru: tempat orang membangun reputasi, mencari informasi, membentuk opini, menjual produk, mencari komunitas, bertengkar, belajar, bekerja, dan menghabiskan perhatian harian.

Kalau sebuah ruang dipakai jutaan orang untuk memahami dunia, membangun relasi, dan mengambil keputusan, maka ruang itu tidak lagi bisa diperlakukan seperti arena hiburan biasa. Ia sudah menyentuh kepentingan publik. Karena itu, ketika pemerintah mulai mengatur platform digital, isu yang sedang dibahas bukan sekadar aplikasi apa yang boleh dipakai anak. Isunya lebih mendasar: siapa yang mengatur infrastruktur sosial yang sekarang membentuk hidup masyarakat?

Dalam konteks anak, pertanyaan ini makin sensitif. Anak tidak hanya memakai media sosial untuk main. Mereka melihat standar tubuh, gaya hidup, popularitas, konflik, bahasa, aspirasi, konsumsi, dan validasi sosial. Banyak hal yang dulu dibentuk oleh keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar, sekarang ikut dibentuk oleh feed.

Feed Sudah Menjadi Ruang Publik yang Dipersonalisasi

Ruang publik tradisional relatif terlihat. Kita tahu siapa yang bicara di televisi, siapa yang menulis di koran, siapa yang berbicara di panggung. Media sosial berbeda. Ia membuat ruang publik yang dipersonalisasi. Tiap orang melihat versi realitas yang berbeda, dipilih oleh sistem rekomendasi yang tidak sepenuhnya dipahami pengguna.

Untuk anak, ini rumit. Mereka tidak hanya memilih konten. Konten juga memilih mereka, berdasarkan sinyal perilaku: apa yang ditonton, diulang, disukai, dikomentari, dilewati, atau dibagikan. Semakin lama, feed bisa membentuk dunia kecil yang terasa sangat personal. Di dunia kecil itu, anak bisa merasa sedang melihat realitas, padahal mereka sedang melihat hasil seleksi algoritmik.

Di titik ini, Digital Media Systems bukan istilah akademik kosong. Ia menjelaskan bahwa media sosial adalah sistem distribusi informasi. Kalau distribusi itu salah arah, dampaknya bukan hanya salah konten, tapi salah persepsi.

Media Sosial Menggabungkan Hiburan, Identitas, dan Pasar

Media sosial modern tidak lagi memisahkan hiburan, identitas, dan perdagangan. Anak bisa melihat konten lucu, lalu konten gaya hidup, lalu promosi produk, lalu komentar agresif, lalu live stream, lalu konten edukasi, lalu tren berbahaya, semuanya dalam satu sesi. Batas antarjenis konten menjadi kabur.

Ini yang membuat pengawasan media sosial sulit. Kalau media sosial hanya media hiburan, pendekatannya sederhana. Kalau ia hanya marketplace, aturannya bisa diarahkan ke perdagangan. Kalau ia hanya forum, fokusnya moderasi komunitas. Tapi media sosial adalah semuanya sekaligus. Ia menjadi lapisan sosial yang melekat ke banyak aktivitas.

Karena itu, artikel Platform Digital Selama Ini Terlalu Bebas relevan. Platform tidak hanya menyediakan fitur. Platform menyatukan berbagai fungsi sosial dalam satu lingkungan yang dikendalikan desain produk dan algoritma.

Anak Tidak Hanya Mengonsumsi Konten, Mereka Membentuk Diri di Dalamnya

Untuk orang dewasa, media sosial sering dianggap alat. Untuk anak dan remaja, media sosial bisa menjadi lingkungan pembentukan diri. Mereka belajar apa yang dianggap keren, lucu, cantik, sukses, memalukan, populer, atau layak ditiru. Mereka membandingkan diri. Mereka mengukur validasi lewat likes, views, komentar, dan followers.

Ini bukan berarti semua media sosial buruk. Anak bisa belajar, menemukan komunitas, mengembangkan kreativitas, dan mengakses informasi yang dulu sulit dicari. Tapi manfaat itu tidak menghapus risikonya. Infrastruktur yang baik harus mengakui dua sisi: memberi akses dan memberi perlindungan.

UNICEF menekankan bahwa dunia digital harus aman bagi anak untuk belajar dan berekspresi, sambil mendorong regulasi dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Logika ini penting: anak tidak harus diputus total dari dunia digital, tapi ruangnya harus didesain agar tidak mengeksploitasi kerentanan mereka.

Regulasi Media Sosial Harus Membaca Fungsi Sosialnya

Kalau media sosial dipahami sebagai infrastruktur sosial, maka regulasinya tidak boleh berhenti di konten. Regulasi perlu membaca desain interaksi, mekanisme rekomendasi, perlindungan data, fitur pesan, fitur live, sistem iklan, dan pengaturan default untuk anak.

PP TUNAS adalah salah satu tanda bahwa Indonesia mulai masuk ke kerangka itu. Pemerintah tidak lagi hanya bicara penghapusan konten, tapi mulai bicara tata kelola sistem elektronik dalam perlindungan anak. Ini arah yang lebih matang, meski implementasinya tetap harus diawasi.

Artikel Pemerintah Mulai Mengatur Platform, Tapi Publik Harus Tetap Mengawasi menegaskan posisi itu. Ketika media sosial menjadi infrastruktur sosial, negara perlu masuk. Tapi masuknya negara harus transparan, karena pengaturan infrastruktur sosial selalu menyentuh kebebasan, privasi, dan hak akses.

Masalahnya, Literasi Publik Masih Membaca Media Sosial sebagai Aplikasi

Banyak diskusi publik masih terlalu kecil. Anak kebanyakan main HP. Orang tua kurang tegas. Konten tertentu merusak moral. Platform tertentu harus dibatasi. Semua itu bagian dari masalah, tapi belum menyentuh struktur.

Yang perlu dipahami publik adalah bahwa media sosial bekerja sebagai sistem insentif. Ia memberi hadiah pada konten tertentu, mempercepat emosi tertentu, mempertemukan orang tertentu, menyembunyikan konteks tertentu, dan menciptakan tekanan sosial tertentu. Kalau literasi publik hanya berhenti di cara memakai aplikasi, maka publik akan selalu kalah oleh desain platform.

Karena itu, artikel berikutnya, Regulasi Digital Indonesia Sedang Naik Kelas, Tapi Literasi Publiknya Tertinggal, perlu dibaca sebagai pasangan artikel ini. Regulasi bisa naik kelas, tapi publik juga harus naik kelas dalam membaca platform.

Kita Butuh Bahasa Baru untuk Membahas Media Sosial

Selama media sosial disebut “tempat main”, kita akan terus meremehkan dampaknya. Tempat main bisa ditinggalkan. Infrastruktur sosial tidak semudah itu. Ia sudah terhubung dengan komunikasi keluarga, reputasi personal, akses informasi, peluang ekonomi, ekspresi politik, dan pertemanan anak.

Bahasa baru yang lebih tepat adalah tata kelola. Media sosial perlu dibaca sebagai ruang yang harus diatur dengan prinsip keselamatan, hak anak, privasi, transparansi, dan akuntabilitas. Bukan untuk membunuh ekspresi digital, tapi untuk memastikan ekspresi itu tidak dikendalikan sepenuhnya oleh mesin monetisasi perhatian.

undercover.id/ melihat ini sebagai perubahan besar dalam kebijakan digital Indonesia. Begitu media sosial dipahami sebagai infrastruktur sosial, pertanyaannya tidak lagi “apakah anak boleh main media sosial?” Pertanyaannya menjadi “siapa yang bertanggung jawab atas lingkungan sosial digital tempat anak tumbuh?”