Regulasi Digital Indonesia Sedang Naik Kelas, Tapi Literasi Publiknya Tertinggal

Digital Policy

Regulasi digital Indonesia sedang naik kelas. Isunya tidak lagi berhenti di blokir situs, hapus konten, atau kampanye bijak bermedia sosial. Sekarang pembahasannya masuk ke perlindungan anak, platform berisiko tinggi, verifikasi usia, tata kelola data, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, dan desain keselamatan digital.

Masalahnya, literasi publik belum naik pada kecepatan yang sama. Banyak orang masih membaca internet sebagai aplikasi: YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X, game, chat, dan browser. Padahal yang sedang diatur bukan sekadar aplikasi. Yang sedang diatur adalah sistem: algoritma, data, rekomendasi, arsitektur fitur, pengawasan platform, dan tanggung jawab negara.

Ketimpangan ini berbahaya. Regulasi makin kompleks, tapi percakapan publik masih terlalu sederhana. Akibatnya, kebijakan bisa disalahpahami, disederhanakan, atau diterima tanpa kritik. Padahal kebijakan digital yang baik membutuhkan publik yang mampu membaca risiko, bukan hanya mengikuti headline.

Publik Masih Terjebak di Bahasa Lama

Bahasa lama internet adalah “main HP”, “scrolling”, “konten viral”, “anak kecanduan”, “orang tua kurang mengawasi”, atau “platform harus diblokir”. Bahasa ini tidak sepenuhnya salah, tapi terlalu dangkal. Ia menjelaskan gejala, bukan sistem.

Bahasa baru yang dibutuhkan adalah “desain platform”, “ekonomi perhatian”, “data anak”, “age assurance”, “sistem rekomendasi”, “moderasi otomatis”, “platform berisiko tinggi”, “akuntabilitas algoritma”, dan “hak digital”. Tanpa bahasa ini, publik sulit mengerti apa yang sebenarnya sedang diperdebatkan.

Artikel Media Sosial Bukan Lagi Tempat Main, Tapi Infrastruktur Sosial Baru menandai perubahan bahasa itu. Kalau media sosial adalah infrastruktur sosial, literasi publik harus naik dari cara memakai aplikasi menjadi cara membaca sistem.

Regulasi yang Kompleks Butuh Publik yang Bisa Mengkritik

Ketika regulasi masih sederhana, publik cukup tahu hal dasar: apa yang dilarang, apa yang boleh, dan siapa yang terkena aturan. Tapi regulasi digital modern tidak sesederhana itu. Ia menyentuh data, desain produk, risiko anak, platform global, hak privasi, dan sistem otomatis. Di sini, publik harus mampu bertanya lebih jauh.

Misalnya: bagaimana pemerintah menentukan platform berisiko tinggi? Apakah metode verifikasi usia aman? Apakah data verifikasi bisa dipakai untuk iklan? Bagaimana platform membuktikan kepatuhan? Apakah anak masih bisa mengakses ruang edukasi? Apakah ada mekanisme banding jika akun salah diklasifikasikan? Apakah kebijakan dievaluasi berkala?

Tanpa literasi seperti ini, publik mudah masuk ke dua ekstrem. Ekstrem pertama: menolak semua regulasi karena dianggap membatasi kebebasan. Ekstrem kedua: menerima semua regulasi karena memakai alasan perlindungan anak. Keduanya lemah. Posisi yang lebih matang adalah mendukung perlindungan anak, sambil menuntut akuntabilitas negara dan platform.

Literasi Digital Tidak Bisa Lagi Berarti Sekadar Aman Pakai Internet

Selama ini, literasi digital sering dipahami sebagai kemampuan menggunakan internet dengan aman: jangan klik link mencurigakan, jangan sebarkan hoaks, jaga password, jangan unggah data pribadi. Semua itu masih penting. Tapi sudah tidak cukup.

Literasi digital generasi berikutnya harus mencakup literasi platform. Masyarakat perlu paham bahwa feed tidak netral, rekomendasi tidak acak, iklan tidak selalu terlihat seperti iklan, dan data perilaku bisa menjadi bahan bakar sistem personalisasi. Orang tua perlu memahami bahwa anak tidak hanya melihat konten, tapi masuk ke lingkungan desain yang sengaja dibuat untuk mempertahankan perhatian.

Dalam konteks Data Governance Systems, publik juga harus mengerti bahwa data bukan sekadar informasi pribadi seperti NIK atau alamat. Data perilaku, jam aktif, minat, relasi, preferensi tontonan, dan pola interaksi juga punya nilai dan risiko.

Indonesia Butuh Jembatan antara Bahasa Hukum dan Bahasa Keluarga

Teks regulasi sering sulit dibaca publik. Istilah penyelenggara sistem elektronik, produk, layanan, fitur, penilaian dampak, pengawasan, dan sanksi administratif tidak otomatis dipahami orang tua atau guru. Di sisi lain, keluarga menghadapi masalah yang sangat konkret: anak susah berhenti scroll, konten makin aneh, chat dari orang asing, tekanan teman sebaya, dan perubahan emosi setelah memakai platform.

Kita butuh jembatan. Pemerintah, media, sekolah, dan organisasi masyarakat sipil harus menerjemahkan regulasi digital ke bahasa kehidupan sehari-hari tanpa merusak kompleksitasnya. Jangan hanya kampanye “batasi anak main media sosial”. Jelaskan kenapa platform tertentu berisiko, fitur apa yang harus diwaspadai, data apa yang dikumpulkan, hak apa yang dimiliki keluarga, dan bagaimana melaporkan masalah.

Artikel Ruang Digital Anak Bukan Cuma Urusan Orang Tua menunjukkan bahwa keluarga tidak bisa sendirian. Tapi keluarga tetap butuh bahasa praktis agar bisa ikut mengawasi sistem.

Platform Juga Harus Membuat Kebijakan Mereka Bisa Dipahami

Literasi publik tidak hanya tugas negara. Platform juga harus berhenti menyembunyikan isu penting di balik syarat dan ketentuan layanan yang panjang dan kabur. Jika platform menerapkan verifikasi usia, pengguna harus tahu data apa yang dikumpulkan. Jika platform membatasi fitur untuk anak, keluarga harus tahu alasannya. Jika platform memakai AI untuk moderasi, publik perlu tahu jalur bandingnya.

Transparansi platform bukan berarti membuka seluruh rahasia teknis. Tapi platform harus memberi penjelasan yang cukup agar pengguna tidak diperlakukan seperti objek eksperimen. Dalam ruang digital yang makin diatur, kepercayaan publik akan bergantung pada kemampuan platform menjelaskan tindakannya.

Di sinilah Pemerintah Mulai Mengatur Platform, Tapi Publik Harus Tetap Mengawasi menjadi penting. Pengawasan publik hanya mungkin jika informasi tersedia. Tanpa informasi, literasi berubah menjadi slogan.

Naik Kelas Artinya Berani Membahas Hal yang Tidak Populer

Regulasi digital yang naik kelas akan membuat percakapan publik tidak selalu nyaman. Kita harus membahas batas usia, risiko privasi, hak anak, tanggung jawab platform, kemungkinan overreach negara, dan kegagalan keluarga memahami sistem digital. Semua ini tidak bisa diselesaikan dengan satu slogan.

Indonesia harus menolak dua jalan pintas. Jalan pintas pertama adalah membiarkan platform bebas karena teknologi dianggap selalu inovatif. Jalan pintas kedua adalah menyerahkan semua keputusan ke negara karena platform dianggap terlalu kuat. Yang dibutuhkan adalah tata kelola yang terbuka, berbasis risiko, dan bisa diuji publik.

Kalau regulasi digital naik kelas, literasi publik juga harus naik kelas. Masyarakat perlu memahami bahwa internet bukan lagi ruang tambahan di luar kehidupan. Internet sudah menjadi bagian dari pendidikan, relasi sosial, ekonomi, politik, dan pembentukan identitas anak.

Kesimpulan: Kebijakan Naik Kelas Tidak Cukup Tanpa Publik yang Naik Kelas

PP TUNAS dan aturan turunannya menunjukkan bahwa Indonesia mulai serius mengatur ruang digital anak. Ini langkah penting. Tapi kebijakan yang lebih maju tidak otomatis menghasilkan masyarakat yang lebih siap. Tanpa literasi publik, aturan bisa salah dipahami, platform bisa mencari celah, dan negara bisa kurang diawasi.

Karena itu, fase berikutnya bukan hanya menerbitkan regulasi. Fase berikutnya adalah membangun bahasa publik yang lebih matang. Orang tua perlu memahami sistem. Guru perlu memahami platform. Media perlu membahas desain digital, bukan hanya kasus viral. Regulator perlu menjelaskan kebijakan dengan terbuka. Platform perlu membuat fitur keselamatan yang bisa dipahami.

Regulasi digital Indonesia memang sedang naik kelas. Pertanyaannya sekarang: apakah publik ikut naik kelas, atau hanya menjadi penonton dari kebijakan yang makin teknis?