Angka hampir US$100 miliar terdengar seperti kemenangan besar. Dan memang, ekonomi digital Indonesia sudah mencapai skala yang tidak bisa lagi dianggap eksperimen.
Laporan e-Conomy SEA 2025 dari Google, Temasek, dan Bain menyebut ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mendekati GMV US$100 miliar pada 2025, didorong oleh video commerce, layanan keuangan digital, media digital, dan adopsi AI. Di level Asia Tenggara, Bain mencatat ekonomi digital kawasan sudah melampaui US$300 miliar GMV pada 2025.
Secara headline, ini terlihat sangat kuat. Indonesia bukan lagi pasar digital pinggiran. Kita adalah salah satu mesin utama ekonomi digital Asia Tenggara.
Tapi angka besar bukan berarti masalah selesai.
Justru ketika angka makin besar, pertanyaan yang harus diajukan makin serius: siapa yang benar-benar menikmati pertumbuhan ini, siapa yang menanggung risikonya, apakah fondasinya sehat, dan apakah digitalisasi membuat ekonomi lebih produktif atau hanya lebih cepat mengonsumsi?
GMV Besar Tidak Sama dengan Ekonomi Digital yang Sehat
GMV adalah angka penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran kesehatan ekonomi digital. Gross merchandise value menunjukkan nilai transaksi yang lewat platform atau sektor tertentu. Namun GMV tidak otomatis berarti profitabilitas, kualitas pekerjaan, perlindungan konsumen, ketahanan bisnis kecil, atau pemerataan manfaat.
Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat ekonomi digital bergerak dari fase bakar uang ke fase monetisasi. Investor makin menuntut profit. Startup harus mengurangi subsidi. Biaya layanan naik. Model bisnis yang dulu terlihat agresif mulai diuji oleh realitas margin.
Ini fase yang lebih dewasa, tetapi juga lebih keras.
Bagi konsumen, layanan digital mungkin masih terasa nyaman. Bisa belanja dari rumah, bayar pakai QR, pesan makanan, transfer cepat, daftar layanan online, dan mencari produk lewat video pendek. Tetapi di balik kenyamanan itu ada pertanyaan besar: apakah merchant kecil mendapat margin sehat, apakah pekerja gig punya perlindungan, apakah data pengguna aman, dan apakah platform terlalu dominan dalam menentukan akses pasar?
Ekonomi digital yang besar belum tentu otomatis inklusif.
QRIS Menunjukkan Adopsi Besar, Tapi Trust Tetap Kunci
Salah satu cerita paling nyata dari digitalisasi Indonesia adalah QRIS. Bank Indonesia mencatat hingga semester I 2025, QRIS menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant, dengan 93,16 persen merchant merupakan UMKM. Volume transaksi mencapai 6,05 miliar transaksi dengan nilai Rp579 triliun.
Angka ini penting karena menunjukkan digitalisasi pembayaran tidak hanya terjadi di mall besar atau aplikasi kelas urban. Ia masuk ke warung, pedagang kecil, jasa rumahan, pasar, transportasi, event lokal, dan transaksi harian.
Tetapi ketika pembayaran digital masuk ke kehidupan sehari-hari, trust menjadi lebih penting. Orang harus yakin bahwa pembayaran sampai. Merchant harus yakin transaksi tercatat. Konsumen harus tahu cara menghindari QR palsu. Sistem harus tahan terhadap fraud. Data transaksi harus dikelola dengan benar.
Pembayaran digital bukan hanya soal convenience. Ia adalah infrastruktur kepercayaan ekonomi.
Kalau trust runtuh, adopsi bisa melambat. Orang akan kembali bertanya, “uangnya masuk nggak?” atau “ini QR beneran punya tokonya nggak?” Pertanyaan kecil seperti itu bisa menjadi hambatan besar jika tidak dijawab oleh sistem yang kuat.
Video Commerce Mengubah Pintu Masuk Konsumsi
Ekonomi digital Indonesia juga sedang didorong oleh video commerce. Ini bukan sekadar e-commerce dengan format video. Ini perubahan cara orang menemukan produk.
Dulu orang membuka marketplace karena sudah punya niat belanja. Sekarang, niat belanja bisa muncul dari feed. Orang menonton live, melihat creator mencoba produk, membaca komentar real-time, menunggu voucher, lalu membeli tanpa merasa sedang “masuk toko”.
Ini mengubah posisi konten. Konten bukan lagi promosi sebelum transaksi. Konten menjadi bagian dari transaksi.
Di satu sisi, ini memberi peluang besar untuk brand lokal, UMKM, creator, affiliate, dan platform. Di sisi lain, video commerce membuka risiko baru: impulsive buying, klaim produk berlebihan, fake scarcity, review tidak transparan, manipulasi algoritma, dan tekanan promosi terus-menerus.
Kalau ekonomi digital hanya mengejar GMV, video commerce akan terlihat seperti mesin pertumbuhan. Kalau dibaca lebih dalam, ia juga menjadi medan baru bagi perlindungan konsumen dan trust digital.
Startup Indonesia Masuk Fase Tidak Lagi Bisa Hidup dari Narasi
Era ketika startup bisa tumbuh hanya dari pitch deck, user growth, dan diskon besar semakin selesai. Modal masih ada, tetapi lebih selektif. Investor ingin revenue berkualitas, unit economics sehat, dan jalan menuju profit yang masuk akal.
Ini bukan berita buruk. Ini proses seleksi.
Startup yang benar-benar menyelesaikan masalah akan bertahan. Startup yang hanya memindahkan kebiasaan offline ke aplikasi tanpa efisiensi nyata akan makin sulit. Startup yang memakai AI sebagai label marketing tanpa workflow produktif juga akan ketahuan.
Ekonomi digital Indonesia butuh startup yang tidak hanya mengejar pengguna, tetapi memperbaiki struktur biaya, memperluas akses, meningkatkan produktivitas, dan membangun trust.
Di fase ini, pertanyaan terhadap startup bukan lagi “berapa cepat tumbuh?” tetapi “pertumbuhan itu menghasilkan nilai ekonomi yang tahan lama atau hanya transaksi yang disubsidi?”
AI Bisa Jadi Mesin Efisiensi, Tapi Tidak Otomatis Jadi Pemerataan
e-Conomy SEA 2025 membingkai adopsi AI sebagai salah satu pendorong baru ekonomi digital. Secara teori, AI bisa membantu bisnis mengurangi biaya, mempercepat customer service, menganalisis data, membuat konten, mempersonalisasi rekomendasi, dan meningkatkan operasional.
Tetapi AI juga bisa memperbesar jarak.
Perusahaan besar punya data, talent, cloud budget, dan konsultan. UMKM punya kebutuhan nyata, tetapi belum tentu punya kemampuan memilih tool, mengamankan data, atau mengubah workflow. Pekerja digital bisa menjadi lebih produktif jika punya literasi AI, tetapi bisa juga tertinggal jika pekerjaannya hanya dilihat sebagai biaya yang bisa diotomatisasi.
World Bank dalam Digital Progress and Trends Report 2025 menekankan bahwa negara membutuhkan fondasi seperti konektivitas terjangkau, data lokal, keterampilan digital, dan compute untuk benar-benar memanfaatkan AI. Tanpa fondasi itu, AI bisa menjadi teknologi yang terlihat dekat tetapi manfaatnya terkonsentrasi.
AI economy tidak boleh hanya menjadi cerita efisiensi untuk perusahaan besar.
Data Center dan Cloud Menjadi Infrastruktur Ekonomi Baru
Ekonomi digital yang makin besar membutuhkan infrastruktur fisik yang tidak selalu terlihat di layar: data center, jaringan, cloud, energi, kabel, keamanan siber, dan tata kelola data.
Ketika pembayaran, e-commerce, AI, layanan publik, fintech, healthtech, edtech, dan media digital makin besar, kebutuhan komputasi ikut naik. Ini membuat data center menjadi bagian dari ekonomi digital, bukan sekadar fasilitas teknis.
Pertanyaannya bukan hanya berapa banyak data center dibangun. Pertanyaannya: energi dari mana, standar keamanannya apa, siapa yang mengelola data, bagaimana kepatuhan privasi, bagaimana ketahanan ketika gangguan terjadi, dan apakah infrastruktur ini mendukung ekosistem lokal atau hanya menjadi tempat lewatnya data global?
Digital economy selalu terlihat ringan karena berjalan di layar. Padahal di belakangnya ada infrastruktur berat.
Masalah Lama Tidak Hilang Hanya Karena Pindah ke Digital
Digitalisasi sering dijual sebagai solusi otomatis. Lebih cepat, lebih murah, lebih efisien, lebih luas. Itu bisa benar, tetapi tidak selalu.
Masalah lama bisa ikut pindah ke digital: ketimpangan akses, monopoli, biaya tersembunyi, perlindungan pekerja lemah, kredit konsumtif, literasi rendah, data bocor, penipuan, dan ketergantungan pada platform besar.
Kalau UMKM masuk platform tetapi margin ditekan, itu bukan transformasi yang sehat. Kalau konsumen bisa membeli lebih cepat tetapi makin mudah terjebak konsumsi impulsif, itu bukan kemajuan penuh. Kalau pembayaran digital naik tetapi fraud ikut naik, sistem belum matang. Kalau AI membuat perusahaan lebih efisien tetapi pekerja tidak dilatih ulang, manfaatnya tidak adil.
Ekonomi digital harus dinilai bukan hanya dari seberapa besar transaksinya, tetapi dari seberapa baik ia memperbaiki kualitas ekonomi.
Indonesia Butuh Ukuran Baru
Selain GMV, Indonesia perlu lebih serius memakai ukuran lain.
Berapa banyak UMKM yang benar-benar naik kelas setelah masuk digital? Berapa banyak pekerja platform mendapat perlindungan? Berapa besar penurunan biaya transaksi? Berapa banyak fraud yang berhasil dicegah? Berapa banyak data bocor yang terjadi? Berapa banyak bisnis kecil mampu memakai AI secara aman? Berapa banyak konsumen memahami hak digitalnya?
Ukuran seperti ini mungkin tidak seviral GMV. Tetapi lebih dekat dengan kesehatan ekonomi digital yang sebenarnya.
Angka besar membuat kita bangga. Ukuran kualitas membuat kita tidak terlena.
Kesimpulan: Pertumbuhan Harus Dibaca dengan Kualitas
Ekonomi digital Indonesia mendekati US$100 miliar adalah pencapaian besar. Ini menunjukkan skala pasar, adopsi konsumen, kekuatan platform, dan peluang transformasi.
Tetapi pekerjaan belum selesai. Bahkan mungkin baru masuk babak yang lebih sulit.
Indonesia harus memastikan ekonomi digital tidak hanya besar, tetapi produktif. Tidak hanya cepat, tetapi aman. Tidak hanya efisien, tetapi adil. Tidak hanya menghasilkan transaksi, tetapi membangun trust.
Topik ini menjadi fondasi Digital Economy, dan terhubung langsung dengan Industry Intelligence, Consumer AI & Everyday Technology, Cybersecurity & Trust, dan Data, Privacy & Digital Rights.
Angka US$100 miliar penting. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah: ekonomi digital sebesar itu sedang membangun masa depan yang lebih kuat, atau hanya mempercepat pola lama dengan interface yang lebih modern?